Video bandara IMIP viral dan menuai polemik. Publik pertanyakan regulasi, pengawasan, serta klaim “negara dalam negara”. Apa sebenarnya yang terjadi?
Sebuah video yang menampilkan aktivitas di Bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) viral di media sosial, memicu perdebatan publik tentang status dan tata kelola kawasan industri strategis tersebut.
Video yang diunggah oleh akun TikTok @diqisukoy memperlihatkan suasana bandara yang dipadati aktivitas penerbangan internal dan pekerja, sehingga menuai perhatian karena dinilai beroperasi layaknya bandara komersial pada umumnya. Tak ayal netizen pun menanyakan di kolom komentar mengenai jenis pesawat yang mendarat.
Apa Itu Bandara IMIP dan Status Hukumnya
Bandara yang berada dalam kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah, ini merupakan bandara khusus (private airstrip) yang digunakan untuk keperluan logistik perusahaan dan mobilisasi karyawan. Status tersebut diatur melalui regulasi Peraturan Menteri Perhubungan No. 69 Tahun 2013 tentang Bandar Udara Khusus, yang memungkinkan perusahaan swasta membangun fasilitas penerbangan non-komersial sepanjang memenuhi aspek keselamatan dan registrasi Kemenhub.
Bandara IMIP bukan bandara publik, sehingga penerbangan yang beroperasi hanya melayani rute charter perusahaan, termasuk untuk pebisnis dan karyawan dalam kawasan industri.
Sejarah dan Kepemilikan
Kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) mulai dibangun pada 2013, hasil kerja sama investasi antara PT Bintang Delapan Group (Indonesia) dan Tsingshan Holding Group (Tiongkok). Kompleks industri berbasis nikel dan stainless steel tersebut kini menjadi salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, dengan total pekerja disebut mencapai ratusan ribu orang dan menjadi tulang punggung hilirisasi nikel nasional.
Fasilitas bandara dibangun untuk mendukung skala produksi dan kebutuhan logistik kawasan, termasuk mobilitas tenaga kerja dari berbagai daerah.
Kenapa Publik Menyoroti Bandara Ini
Video viral memperlihatkan suasana bandara dengan aktivitas tinggi, sehingga memicu isu tentang:
- tingkat akses terbatas dan pengamanan ketat,
- dominasi investasi asing,
- persepsi publik soal penegakan regulasi penerbangan,
- dan kekhawatiran sosial serta keamanan daerah.
Sejumlah pihak meminta transparansi lebih lanjut dari pemerintah mengenai pengelolaan bandara serta pengawasan terhadap TKA, keselamatan kerja, dan hubungan perusahaan dengan pemerintah daerah.
Hingga kini, pemerintah pusat menyatakan akan memperkuat koordinasi lintas kementerian untuk memastikan bahwa operasi kawasan industri, termasuk bandara IMIP, tetap berada dalam kerangka hukum nasional dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia.
.jpg)
