Penanganan perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Ponorogo masih terus dikembangkan oleh Kejari Ponorogo.
Penanganan perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Ponorogo masih terus dikembangkan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo. Penyidik saat ini kembali menelusuri sejumlah keterangan dan alat bukti untuk mengungkap secara utuh rangkaian perkara tersebut.
Kasubsi I Seksi Intelijen Kejari Ponorogo, Moch. Quraish Shihab Garuda Nusantara, menyampaikan bahwa fokus penyidikan untuk sementara masih berkaitan dengan dua tersangka yang telah ditetapkan sebelumnya.
“Perkembangannya kami saat ini masih melakukan pendalaman terlebih kepada dua orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Quraish kepada wartawan, Selasa (11/8/2026).
Dalam perkara tersebut, Kejari Ponorogo telah menetapkan mantan Ketua DPRD Ponorogo Sunarto (SN) dan mantan Sekretaris DPRD Ponorogo, FS, sebagai tersangka.
Meski demikian, penyidik belum menutup kemungkinan adanya pihak lain yang nantinya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Namun, hingga saat ini Kejari belum memberikan kepastian mengenai kemungkinan penetapan tersangka tambahan.
Quraish mengatakan, penyidik masih melakukan pemetaan terhadap rangkaian pemberian tunjangan perumahan yang terjadi dalam rentang 2023 hingga 2026.
“Saat ini kami belum bisa menyampaikan apakah ada calon-calon tersangka lain karena kita masih melakukan pendalaman,” jelasnya.
Termasuk mengenai kemungkinan keterlibatan anggota DPRD lainnya, Kejari masih membutuhkan hasil pengembangan penyidikan. Dari total 45 anggota DPRD Ponorogo, belum dapat dipastikan siapa saja yang memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.
“Kalau untuk 45 anggota DPRD terseret atau tidaknya kita belum bisa menjawab karena masih butuh perkembangan dari dua tersangka yang lalu,” katanya.
Menurut Quraish, dua tersangka yang telah ditetapkan memiliki keterkaitan dengan periode tertentu dalam perkara tersebut. Sementara itu, masih terdapat periode lain yang perlu ditelusuri lebih lanjut, terutama berkaitan dengan pemberian tunjangan pada 2025 dan 2026.
“Karena dua tersangka lalu itu kan dalam kurun waktu tertentu saja, tidak dari tahun 2023-2026. Jadi masih ada kurun waktu tahun 2025, 2026 yang harus kita lakukan pendalaman,” ungkapnya.
Proses penelusuran juga tidak terlepas dari adanya perubahan komposisi anggota DPRD setiap periode. Kondisi tersebut membuat penyidik perlu mencermati kembali siapa saja yang berkaitan dengan kebijakan maupun penerimaan tunjangan perumahan pada masing-masing tahun.
“Setiap tahun keanggotaan kan berbeda-beda,” imbuh Quraish.
Untuk memperkuat proses penyidikan, Kejari Ponorogo juga telah menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi pada pekan ini. Keterangan para saksi tersebut akan menjadi bagian dari upaya penyidik untuk memperjelas alur perkara sekaligus mengembangkan alat bukti yang telah diperoleh.
“Agenda minggu ini kita jadwalkan pemeriksaan saksi-saksi,” ujarnya. TAN-Rohim
.jpg)
