Protes pelajar di Perancis meluas akibat buruknya fasilitas sekolah dan kekurangan guru. Pemerintah merespons dengan jam malam dan langkah pengamanan.
Gelombang protes pelajar di Perancis meluas setelah para siswa mempersoalkan kekurangan guru, ruang kelas yang padat, kerusakan gedung sekolah, serta minimnya meja dan kursi.
Aksi bermula pada 18 September 2026 di Créteil, pinggiran Paris. Para pelajar sekolah menengah atas memblokade sekolah sebagai bentuk protes terhadap kondisi fasilitas pendidikan yang dinilai tidak memadai.
Dalam beberapa pekan, gerakan tersebut mendpat dukungan dari mahasiswa, guru, orang tua, dan serikat buruh. Pada 17 Oktober, aksi pelajar bergabung dengan demonstrasi nasional yang juga menyoroti kenaikan biaya hidup dan melibatkan gerakan rompi kuning atau gilets jaunes.
Situasi kemudian berkembang menjadi kerusuhan. Aksi tersebut dilaporkan melibatkan ratusan ribu orang dan disebut sebagai salah satu gejolak terburuk di Perancis dalam beberapa dekade.
Pada Senin (19/10/2026), Perdana Menteri Sébastien Lecornu memerintahkan penerapan jam malam terbatas. Sejumlah kota, termasuk Lille dan Nice, memberlakukan pembatasan tersebut bagi warga berusia di bawah 18 tahun.
Pada Rabu (21/10/2026), Lecornu menggelar rapat krisis bersama para pemimpin serikat buruh untuk membahas situasi yang berkembang.
Sebelumnya, pada 1 Oktober, Lecornu telah mengadakan rapat krisis antarkementerian. Kantor perdana menteri menyebut gejolak tersebut sebagai kekerasan perkotaan. Sejumlah laporan juga menyebut penilaian intelijen mengaitkan gejolak itu dengan partai kiri La France Insoumise.
Pada awal Oktober, seorang remaja berusia 15 tahun dilaporkan kehilangan tangannya akibat granat yang digunakan polisi. Ribuan orang juga dilaporkan ditangkap, sebagian besar di antaranya berusia di bawah 18 tahun.
Seorang guru bahasa Spanyol mengatakan kepada Associated Press bahwa tindakan represif terhadap murid-muridnya mendorongnya ikut turun ke jalan. Pemerintah kemudian menangguhkan penggunaan granat kejut.
Selain persoalan pendidikan, demonstrasi turut diwarnai keluhan mengenai biaya hidup. Perancis saat ini juga menghadapi persoalan utang publik, kenaikan harga bahan bakar, dan perdebatan parlemen mengenai anggaran 2027.
Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez mengakui polisi sempat kehilangan kendali ketika sejumlah balai kota diserang dan toko-toko dijarah. Presiden Emmanuel Macron juga mengakui adanya kegagalan dalam mengantisipasi gejolak dan mengumpulkan informasi intelijen.
Pemerintah sebelumnya telah membuka forum diskusi di sekolah sejak 8 Oktober untuk membahas persoalan yang dihadapi pelajar.
Paket kebijakan yang dijanjikan pemerintah dan dijadwalkan diumumkan pada akhir Oktober akan menjadi langkah berikutnya dalam penanganan krisis tersebut.


